Sri Handoko Taruna Buka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Pendopo Pemkab Nganjuk
Nganjuknews.com
– Pj Bupati Nganjuk, Sri Handoko Taruna, membuka workshop evaluasi pengelolaan
keuangan dan pembangunan desa Kabupaten Nganjuk tahun 2023 di Pendopo KRT
Sosrokoesoemo, Selasa 14 November 2023.
Kegiatan tersebut diadakan oleh perwakilan Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur.
Dalam sambutannya, Sri Handoko menjelaskan bahwa dana
desa merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah kepada desa dalam mewujudkan
pembangunan di desa.
Di mana pemerintah desa diberi kewenangan otonomi, sekaligus
sumber daya yang lebih dalam rangka memajukan desa, sekaligus meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa.
“Melalui workshop hari ini terdapat banyak makna yang
harus kita pahami bersama. Salah satunya dana desa yang berasal dari rakyat,
harus dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah desa dalam
pembangunan di desa,” jelasnya.
Sri Handoko berharap melalui workshop ini pihak pemerintah
desa dapat memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan desa dan pemanfaatan
penggunaan dana desa.
Harapannya, setelah workshop segenap pemerintah desa dapat
mendorong pengembangan usaha ekonomi produktif, dan transformasi ekonomi desa
yang berkelanjutan melalui rekomendasi strategis atas pengelolaan keuangan dan
pembangunan desa.
“Oleh karenanya, workshop pada siang hari ini menjadi
hal yang sangat strategis, agar kita semua mampu mengelola keuangan desa secara
akuntabel,” ujarnya.
“Semoga acara ini bisa menjadi momentum kita untuk
sama-sama mengelola keuangan desa yang akuntabel, sehingga akan mewujudkan
produktivitas untuk transformasi ekonomi desa yang berkelanjutan,” lanjut Sri
Handoko.
Sementara itu, Koordinator Pengawasan Bidang
Akuntabilitas Pemerintah Daerah 1 Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, Hartanto
Sapto Priyono menuturkan, kegiatan ini diadakan untuk memperoleh informasi
mengenai pengelolaan keuangan desa pada tingkat kabupaten/kota.
“Selain itu, kegiatan ini juga untuk meningkatkan kapasitas pegawai pemerintah daerah dan perangkat desa dalam mengelola keuangan desa, serta mendorong penguatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik,” tegasnya.